banner 728x90

Proyek Reklamasi Jakarta Picu Pelanggaran HAM

In update
banner 728x90

Bata Ringan Sidoarjo

INILAHCOM, Jakarta – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) mendesak pemerintah agar segera membatalkan proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

Pengurus YLBHI Wahyu Nandang Herawan menegaskan, proyek tersebut harus dihentikan secara total karena melanggar hak asasi manusia nelayan tradisional dan masyarakat pesisir.

Adapun penghentian sementara proyek itu oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan, menandakan pemerintah masih setengah hati dalam menegakkan hak asasi para nelayan tradisional.

“Padahal secara jelas dan nyata telah menimbulkan banyak persoalan dan di sisi lain telah ditolak oleh nelayan,” kata Wahyu melalui keterangan persnya di Jakarta, Minggu (17/4/2016).

Ia mengungkapkan berdasarkan catatan YLBHI, sejumlah pelanggaran HAM terjadi selama berlangsungnya proyek Reklamasi Teluk Jakarta.

“Di antaranya adalah hak atas hidup; hak hidup tenteram, aman, damai, bahagia sejahtera dan lahir batin, kemudian hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat, hak atas pekerjaan yang layak, hak atas bertempat tinggal dan berkehidupan yang layak, serta hak atas informasi,” jelasnya.

Untuk itu, secara tegas Wahyu mengatakan bahwa apabila proyek tersebut terus dilanjutkan maka Pemprov DKI Jakarta beserta Pemerintah Pusat telah melanggar hak asasi manusia.

Lebih jauh, ia menilai di dalam proyek tersebut juga terjadi ketimpangan struktural antara negara, korporasi dan rakyat.

“Nelayan tradisional (rakyat) dilemahkan oleh keduanya (korporasi dan Pemprov DKI) dengan menutup semua akses. Ketimpangan struktur inilah yang menyebabkan terjadinya pemiskinan struktural, pelanggaran HAM dan pelanggaran hukum,” ujarnya.

Ia pun mendukung dilakukannya penyegelan pulau oleh para nelayan karena pengelolaan proyek tersebut yang hanya dimanfaatkan kelompok tertentu.

“Pengelolaan wilayah pesisir harus berpedoman pada prinsip open acces yaitu masyarakat berhak untuk mengakses secara terbuka wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Kemudian prinsip common property, yakni nelayan memiliki hak hukum untuk memanfaatkan, melindungi, mengelola dan melarang orang luar memanfaatkannya,” tandasnya. [tar]

Terimasih untuk Sumber kami : http://nasional.inilah.com/read/detail/2288948/proyek-reklamasi-jakarta-picu-pelanggaran-ham

banner 728x90
author
Author: 
    Hukum Merayakan Ulang Tahun
    Bata Ringan Surabaya DALAM hal ini, para
    Bambang Soesatyo Siap Jadi Ketua Umum ARDIN
    Pagar BRC Surabaya INILAHCOM, Jakarta – Bambang
    Menko RR: Stop Sedot Ekspor Kekayaan Alam
    Bata Ringan INILAHCOM, Bandung – Di depan
    Liga Inggris Kedatangan Pelatih Top Lagi?
    Bata Ringan INILAHCOM, Liverpoopl – Pelatih timnas

    Leave a reply "Proyek Reklamasi Jakarta Picu Pelanggaran HAM"

    Must read×

    Top